site stats

Honorarium atas beban apbn / apbd

Web8 dic 2024 · PPh Pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri dan pensiunannya berupa honorarium … Sedangkan atas penghasilan selain gaji dan tunjangan lain atau uang pensiun dan tunjangan lain yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan atau imbalan tetap sejenisnya berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final.

Mekanisme Pemberian Honorarium dan Pajaknya yang Perlu Anda …

WebYANG MENJADI BEBAN APBN/APBD DIBAYARKAN KEPADA: HONORARIUM/ IMBALAN LAIN PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI/ ... , atas penghasilan yang menjadi beban APBN/D terkait dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau anggota pada Lembaga tersebut dikenai pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan UU PPh dan … Web31 dic 2010 · Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut: a. sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan … chrome shuts down after opening https://cakesbysal.com

6 honorarium atas beban apbn apbd 7 pengalihan hak - Course …

Web15 gen 2015 · 15% x Rp 97.625.000,- = Rp 14.643.750,-. Rp 17.143.750. Catatan: Rumah Sakit ABC wajib memberikan bukti potong PPh pasal 21 untuk Dokter Ricki. 2. Penghitungan PPh 21 atas dokter (PNS) yang menerima penghasilan berupa Honorarium, komisi atau fee, uang saku, uang presentasi, uang rapat yang dananya berasal dari … WebTarif Pajak PPh Pasal 21 Final Untuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Polri dan Pensiunannya atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi … WebLandasan Pelaksanaan Pengujian Tagihan Atas Beban APBN Lingkup pengujian tagihan atas beban APBN tecantum dalam UU Keuangan Negara. UU No.1 tahun 2004 merupakan landasan utama terkait dengan pengujian dan pembayaran tagihan karena pada hakekatnya pelaksanaan pengujian dan pembayaran tagihan atas beban APBN adalah ranah … chrome shuts down when i inspect page

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - Kemenkeu

Category:LAMPIRAN II (FORMULIR 1770-II) - Ortax

Tags:Honorarium atas beban apbn / apbd

Honorarium atas beban apbn / apbd

Honor Dari APBN dan APBD Tanya Jawab Akuntansi Pemerintahan

Web18 nov 2024 · Umumnya, rancangan APBN akan dibuat untuk kurun waktu satu tahun. Di dalam rancangan APBN akan tertulis seluruh daftar sistematis dan terperinci terkait … Web18 mar 2024 · Saat ini, tarif PPh pasal 21 final atas penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain yang menjadi beban APBN atau APBD diatur dalam PP 80/2010. Dalam …

Honorarium atas beban apbn / apbd

Did you know?

Web11 ott 2024 · Mengenal Standar Biaya Dalam APBN. Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 telah resmi menjadi Undang-Undang hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah dan DPR dalam Rapat Paripurna DPR di penghujung September 2024 beberapa hari yang lalu. Belanja … Web31 dic 2010 · Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut: sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, …

Web19 set 2014 · Dick_2008. Prinsip Pembayaran atas Beban APBN Pasal 21 Ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Ayat (2) : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga kepada PA/KPA dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara … http://rokeu.kemkes.go.id/rokeubmn2/images/SANTIKA_19_APRIL_2024/Aspek_Perpajakan_Instansi_Pemerintah_Pasal_21.pdf

Webdengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final ditanggung oleh Penerima Penghasilan. Objek PPh Pasal 21 Yang Tidak Final Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD WebAtas penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau …

WebKonsep Pengujian. • Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah. (Pasal 1 UU … chrome showing aw snapWeb8 ott 2014 · Mohon penjelasan, saya sebagai kpa dana dari apbd dan menjabat juga sebagai kpa dari anggaran apbn, apakah boleh saya menerima honor kpa dari anggaran … chrome shutting down after openingWebDalam hal PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya diangkat sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga yang tidak termasuk sebagai Pejabat Negara, … chrome shutting and restarting